 |
| Ket. Foto: Hanisa Rambe (Tengah) |
Bantengmetro.com, Labuhanbatu,-Puskesmas sebagai rujukan dalam mengatasi berbagai persoalan kesehatan masyarakat, diharapkan dapat menjadi garda terdepan dan menjadi perpanjangan tangan, baik oleh pemerintah daerah dan pusat, Selasa (16/09/2025).
Pemerintah pusat melalui program-program prioritas nasional, seperti pengentasan stunting, menggelontorkan sejumlah dana, guna mengatasi persoalan-persoalan bangsa yang menghimpit pertumbuhan kesehatan anak-anak..
Puskesmas merupakan salah satu lembaga kesehatan pemerintah, untuk menyalurkan berbagai bantuan obat-obatan maupun Pemberian Makanan Tambahan (PMT), yang diatur dengan regulasi dan ketentuan hukum.
Disadur dari berbagai sumber, PMT bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil, adalah bagian dari pencegahan stunting.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh, pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis, terutama dalam 1.000 hari pertama kehidupan. PMT menjadi solusi mencegah stunting, dengan terpenuhinya kebutuhan gizi balita dan ibu hamil.
Kepada Ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK), PMT diberikan untuk memenuhi kebutuhan gizi dan meningkatkan kesehatan ibu dan janin.
Dan balita gizi kurang, PMT diberikan kepada balita yang mengalami gizi kurang untuk meningkatkan status gizi dan mencegah stunting.
Dalam konteks pencegahan stunting, PMT merupakan salah satu intervensi spesifik yang dapat dilakukan oleh Puskesmas. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan status gizi balita dan ibu hamil, sehingga dapat membantu mencegah stunting dan memperbaiki pertumbuhan.
Namun yang terjadi di wilayah kerja di beberapa Puskesmas di kabupaten Labuhanbatu, hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan optimal.
Di puskesmas Sigambal, kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, penyaluran PMT masih sebatas pengobatan, bukan untuk pencegahan.
Tentunya hal ini, menjadi tidak sinkron dengan program prioritas nasional pemerintah pusat, dalam "Pencegahan Stunting".
Hal itu disampaikan Kepala Puskesmas (Kapus) Sigambal, Hanisa Rambe, menjawab pertanyaan tim awak media, terkait penggunaan anggaran dana yang dikelola Puskesmas Sigambal.
"Kita perkasus pak, jika ada ditemukan (stunting) balita gizi buruk (baru diberikan), dengan kata lain, apabila tidak ada kasus (ditemukan), PMT tidak disalurkan", ungkapnya.
Apakah jika ditemukan kasus, rujukannya dengan tindakan melalui pendataan atau hanya sekedar menunggu bola...???
Sayangnya, Kapus Sigambal Hanisa Rambe, tidak berkenan memberikan data penerima PMT, walau hanya dua orang saja, untuk dilakukan uji petik penerima, atau bisa saja tidak memiliki data yang autentik...???
Penyediaan PMT di Puskesmas Sigambal juga menimbulkan pertanyaan, dimana pihak ke tiga sebagai penyedia jasa, tidak memiliki badan hukum, dan tentunya tenaga ahli bidang gizi.
"(Bukan CV) Katering biasa aja, Namanya, Sahabat catering, alamatnya di Aek Tapa, jalan danau balai - yang dikelola Eka - tapi gak bisa didatangi pak, karena sakit", ungkap salah seorang staf menimpali.
Selain di Puskesmas Sigambal, hal yang lebih mencengangkan juga terjadi di Puskesmas Perlayuan, program prioritas pemerintah pusat guna pengentasan stunting melalui penyaluran PMT bahkan belum pernah dilakukan sepanjang tahun 2025.
Hal itu dikemukan Kapus Perlayuan dr. Yulidawati Pasaribu, bahwa Puskesmas Perlayuan belum menyalurkan PMT, karena belum menerima anggaran dana untuk itu, padahal, sebelumnya Yulidawati mengaku sudah menerima dana BOK tahun 2025.
"Anggaran (Dana) belum ada", Ketusnya, Jumat (12/09/2025).
BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) adalah dana bantuan dari pemerintah pusat, melalui Kementerian Kesehatan untuk membantu daerah dalam melaksanakan dan membiayai kegiatan operasional bidang kesehatan, khususnya di Puskesmas dan jaringannya, seperti Poskesdes dan Posyandu, untuk melaksanakan program prioritas nasional.
Pengentasan Stunting merupakan Program prioritas pemerintah pusat, adalah persoalan serius negara, sudah sewajarnya mendapat perhatian dari para Kapus di daerah (JB).
0 Komentar