Bantengmetro.com,Labuhanbatu,-Penggunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik yang bersumber dari APBN tahun 2025, seperti dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) mendapat sorotan publik, Rabu (17/09/2025).
Tanpa terkecuali di Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara, dalam pengelolaannya masih ditemukan banyak kejanggalan dan layak dipertanyakan.
DAK untuk bidang kesehatan itu dikucurkan pemerintah pusat melalui kementerian, kepada puskesmas-puskesmas yang ada di daerah, guna mengatasi berbagai masalah kesehatan masyarakat.
Namun, dalam pemanfaatan anggaran tersebut masih belum maksimal, bahkan para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), baik kepala dinas kesehatan, Kepala Puskesmas, dan juga Kapustu, terkesan tidak transparan atau tertutup.
Dimana skala prioritas baik daerah maupun nasional, seperti pengentasan stunting,TBC, dan jenis penyakit lainnya, masih terabaikan dengan hal-hal yang bukan prioritas, seperti pengadaan barang dan jasa.
Seperti yang terjadi di puskesmas Sigambal, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) kepada Ibu hamil dan balita, sebagai bagian dari pencegahan stunting masih penuh pertanyaan, terkait data-data penerima manfaat.
Juga ditemukan, dimana skala prioritas masih dikesampingkan demi pengadaan barang dan jasa, seperti pengadaan tiga titik wifi dengan spesifikasi besar 150 mbps, di satu lokasi, yakni Puskesmas Sigambal.
Dengan alasan, puskesmas Sigambal banyak memakai aplikasi untuk laporan ke Kemenkes.
"Kita banyak memakai aplikasi untuk laporan ke kemenkes pak, makanya sampai pakai tiga titik", terang Hanisa Rambe, Kapus Sigambal, saat ditemui di kantornya, Selasa (16/09/2025).
Fakta ini tidak sebanding dengan puskesmas yang ada di Labuhanbatu, karena cukup memakai satu titik wifi saja.
Hal serupa juga terjadi di puskesmas Perlayuan, pemanfaatan DAK non fisik tahun anggaran 2025, bahkan sama sekali tidak menyentuh skala prioritas nasional, seperti pengentasan stunting.
Kapus Perlayuan dr Yulidawati Pasaribu mengatakan, jika pihaknya sama sekali tidak pernah melakukan program prioritas nasional tersebut.
Alasannya, dana untuk itu belum ada, sementara Ia mengaku telah menerima DAK non fisik yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2025.
Puskesmas Perlayuan lebih memilih pemanfaatan DAK non fisik, untuk belanja AC, anehnya, dalam penganggaran hingga puluhan juta, namun yang dibelanjakan hanya dua unit saja
"Ada (belanja AC), dua unit, harganya sembilan jutaan", ucap dr. Yulidawati Pasaribu, kapus Perlayuan, di ruang kerjanya, Jumat (12/09/2025).
Dan banyak lagi, jenis-jenis penganggaran di puskesmas Perlayuan yang tidak mencerminkan pemanfaatan anggaran dengan skala prioritas, janggal dan patut dipertanyakan.
Merespon hal itu, Kepala Inspektorat pemerintah kabupaten Labuhanbatu, Ahlan Taruna Ritonga menyarankan, agar dibuat laporan atau pengaduan masyarakat (Dumas).
Dengan penuh ketegasan, Ahlan mengatakan, dengan adanya dumas, maka pihaknya dapat dengan cepat bergerak, dan melakukan pemeriksaan kepada dinas atau instansi dimaksud.
"Dibuat saja laporan atau Dumasnya, supaya kita audit", pungkasnya (JB).
0 Komentar